Tanggapan Ketua DPR Soal Polemik RUU Permusikan

 Tanggapan Ketua DPR Soal Polemik RUU Permusikan

WIKIBerita - Meja Potlot meminta RUU Permusikan ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi permintaan tersebut.

"Sebagai pimpinan DPR saya menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada. Namun perlu saya sampaikan secara kronologis. Pertama, bahwa RUU tersebut merupakan usulan kelompok masyarakat yang disebut Kami Musik Indonesia (KMI) dalam audensi dengan Badan Legislasi pada tgl 7 Juni 2017. Jadi aspirasi tersebut sebenarnya dari musisi sendiri yang  sifatnya bottom up," kata politisi yang akrab disapa Bamsoet tersebut.

Kedua, dalam menyikapi aspirasi tersebut Baleg mengapresiasi dan meresponsnya dengan memasukan  RUU tersebut ke dalam long list prolegnas 2015 - 2019.

Ketiga, Baleg sebelumnya telah meminta agar disempurnakan dulu sehingga  bisa memenuhi standar pengajuan RUU untuk masuk dalam prioritas RUU tahunan.

Keempat, Selanjutnya pada awal tahun 2018 Badan Keahlian ditugaskan menyempurnakan Naskah Akademik dan RUU tersebut.

Kelima, Selanjutnya Badan Keahlian menyusun Draft Naskah Akademik dan RUU tersebut sesuai dengan mekanisme penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang tertera dalam UU No 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keenam, Badan Keahlian khususnya Pusat Perancangan UU memasukan semua rencana kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan RUU dalam aplikasi website DPR  "SIMAS PUU" suatu aplikasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU secara on line. Artinya sejak rencana penyusunan RUU di Badan Keahlian sudah dimasukan dalam website yang menjadib bagian dari bentuk keterbukaan DPR RI tujuannya agar sejak awal masyarakat sudah dapat mengetahui kegiatan penyusunan RUU dan dapat berpartisipasi secara on line melalui Hand Phone juga bisa.

Ketujuh, Berbekal dari proses penyempurnaan Naskah Akademik dan RUU yang sedang disiapkan di Badan Keahlian  kemudian RUU tersebut masuk dalam Prioritas Tahun 2019 nomor 48.

Kedelapan, itu artinya memang proses di Badan Keahlian belum selesai. Naskah yang sekarang beresar dan dikritisi oleh musisi saat ini adalah naskah awal pada bulan Agustus yng belum dilakukan uji konsep pada  bulan oktober yangvdilakukan oleh Badan Keahlian. Naskah bulan Agustus itu memang dikirim kepada nara sumber dan dimuat di website untuk dimintai masukan melalui kegiatan FGD. Mekanisme ini berlaku utk semua RUU. Dengan  demikian naskah itu memang sesungguhnya belum selesai dan sama sekali belum dibahas oleh Anggota DPR.

Sembilan, Menanggapi dinamika yang terjadi dalam beberapa hari ini Badan Keallhlian telah mengundang koalisi dan musisi yang menolak dan yang mendukung. Setelah mendengar penjelasan, para pihak sebenarnya sudah mulai memahami proses pembuatan UU di DPR yang intinya bahwa ini masih proses yang sangat awal. Masih jauh. Mereka juga bersedia untuk bergabung dan memberikan masukan apabila diundang lagi. Lebih dari itu, Sesungguhnya mereka juga mengapresiasi sistem DPR yang semakin terbuka dan mengajak masyarakat berpartisipasi sejak awal dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU.

Sepuluh, Saat ini sebenarnya Badan Keahlian sedangbmerampungkan penyusunan kembali dengan mengakomodasi masukan-masukan terakhir dari para pihak.

Namun demikian, jika para pihak yang berkepentingan meminta RUU ditarik atau ditunda tidak masalah. Kami akan serahkan mekanismenya nanti pada Baleg bersama pemerintah untuk mengeluarkannya dari long list Prolegnas.

Atas nama pimpinan DPR, tentu kami patut memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Anang Hermansyah, anggota Komisi X yang juga anggota Baleg dari Fraksi PAN yang telah bekerja dan berjuang keras sehingga berhasil meyakinkan fraksi lainnya untuk mendorong RUU Permusikan masuk dalam long list Prolegnas 2019. Suatu usaha yang tidak mudah. Semoga ketulusannya kelak membuahkan hasil bagi ekosistem musik Indonesia yang bisa mewadahi kesejahteraan dan kepentingan seluruh musisi serta praktisi musik di Tanah Air.

 

Berita Lainnya