Top Banner Space Available

Dilema Xi-Li: Giliran Cina Belajar ke Indonesia

Dilema Xi-Li: Giliran Cina Belajar ke Indonesia


WIKIBerita - Badan Anti Korupsi RRC mengumumkan ada 1,34 juta koruptor telah dihukum, terhitung sejak 2013.Dari jumlah ini, Komisi Pusat Pemantauan Disiplin melaporkan ada 648 ribu pegawai tingkat desa yang ditindak walau skala korupsinya kecil.


Bila ukurannya populasi penduduk, jumlah ini hanya bisa disaingi India, Amerika dan Indonesia.Tapi bila ukurannya adalah sistem penindakan dan pencegahan, jumlahnya sungguh ter-la-lu. Sebab hukuman mati pidana korupsi masih berlaku di negeri Tirai Bambu  itu.


Dari total sejuta lebih koruptor yang telah ditindak, memang tidak ada rincian berapa persisnya jumlah koruptor yang telah dihukum mati. Otoritas RRC sering berdalih menjadi kerahasiaan dalam negeri. Bukan konsumsi internasional.


Tapi pada April 2018, dunia sempat heboh. Beredar foto dan video puluhan koruptor di Cina yang diarak sebelum dieksekusi mati. Beberapa bulan sebelumnya juga, Desember 2017, eksekusi hukuman mati untuk 10 orang terpidana narkoba digelar secara terbuka di sebuah stadion olahraga. Dan itu disaksikan ribuan penonton. 


Di salah satu bagian tribun bahkan dibuat panggung dengan ornamen biru. Di situlah terpidana berdiri menanti sang jagal mengayunkan tembakan, menjemput ajal.


Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, eksekusi hukuman mati terhadap koruptor  biasanya ditempuh dengan cara ditembak di bagian belakang kepala sampai tersungkur. 


Tapi ternyata: hukuman mati koruptor di Cina tak mengurangi skala korupsi dan jumlah koruptor. Apalagi tanpa hukuman mati. Deklarasi perang ala Zhu Rongji yang membius dunia seolah angin lalu. 


"Beri saya 100 peti mati, 99 akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan 1 untuk saya kalau saya melakukan tindakan korupsi." Demikian deklarasi PM China ke-5 (1998-2003) yang melagenda itu dan masih berlaku dalam pemerintahan Presiden Xi Jinping dengan Li Keqiang sebagai PM-nya sekarang ini.


Korupsi pada akhirnya adalah keseluruhan sistem. Dalam konteks peradilan pidana terpadu, ada keterputusan antara teks hukum, aparatur hukum, organ dan kelembagaan hukum, serta budaya hukum.


Rantai hukum itu kian copot di tengah budaya permisif masyarakat. Dan salahsatu budaya permisif tertua adalah hipokrit! Ia tak nampak. Musuh dalam selimut. Seperti bunglon, nyaru masuk di golongan mana saja.Tak terkecuali pemain agama. Sedikit saja ditolelir, ia seperti rayap. Menggerogoti perahu yang berlayar di tengah samudera. 


Awal 2019, giliran Mahkamah Agung Rakyat Cina yang tersorot. Nikkei Asian Review, 24.01.2019, mengulasnya dengan lugas. "From top actress to top judge: China's scandals are politically loaded". Demikian judulnya.


Ceritanya begini. Sebuah perusahaan swasta yang beroperasi di provinsi barat laut Shaanxi, menggugat pemerintah provinsi setempat. Yang dipersoalkan adalah hak untuk mengembangkan tambang batubara. 


Kasus ini heboh sejak dokumen perkara bocor. Tak tanggung-tanggung, Zhou Qiang, Ketua Mahkamah Agung Rakyat, ikut terseret. Ia diduga telah memerintah aparat hukum bawahannya agar kasus tersebut dikirim kembali ke pengadilan yang lebih rendah. Tujuannya untuk membantu Pemprov Shaanxi agar lolos dari jeratan hukum.


Bocornya skandal Shaanxi bertalian erat dengan upaya seorang mantan presenter China Central Television (CCTV) mengejar kasus ini, menyusul tuduhan seorang hakim Mahkamah Agung membeberkan keterlibatan pucuk pimpinan kekuasaan yudikatif itu.


Bukan kali ini saja mantan presenter TV terkemuka di Cina itu tampil sensasional. Kasus penghindaran pajak selangit aktris top Cina, Fan Bingbing, tersiar besar-besaran berkat tangan dingin mantan presenter itu.


Di Cina, ulas Nikkei Asian Review, setiap skandal besar yang mengguncang masyarakat, sering kali bertalian dengan dimensi politik praktis. Skandal Shaanxi yang melibatkan hakim tinggi dan petinggi Partai Komunis Cina (PKC) bukanlah pengecualian. Demikian pula pembocor (whistleblower) skandal. Mustahil tersiar tanpa dukungan politik yang kuat. 


Masuknya pengaruh partai politik dalam sistem peradilan menjadi salah satu titik krusial sekaligus kritik utama. Tak hanya di belahan negeri Pasifik, tapi juga Atlantik.


Walau tak sekuat Jepang, di Cina yang punya kebiasaan harakiri pun tak bebas dari intervensi kekuatan elit partai politik. Di Cina, ulas Nikkei Asian Review, organ peradilan yang meliputi pengadilan dan jaksa penuntut, semuanya punya komite partai internal. Dan itu berfungsi sebagai sel partai yang berwewenang memeriksa kegiatan mereka.


Saat skandal Shaanxi baru mencuat melibatkan hakim tinggi sekelas Zhou Qiang, Ketua Mahkamah Agung Rakyat--jangankan para pengamat yang punya otoritas di bidang hukum dan politik--para netizen Cina dengan cepat mengaitkan skandal itu dengan kelompok politik Zhou.


Zhou menjadi anggota berpengaruh dari faksi Liga Pemuda Komunis. Salahsatu faksinya terdiri dari para mantan pejabat Liga Pemuda Komunis, organisasi pemuda besar Partai Komunis. Para senior di liga ini menjadi pintu gerbang bagi kaum muda untuk menjadi kader partai.


PM Li Keqiang juga pejabat tinggi di liga itu, orang kedua dalam hierarki partai setelah Xi Jinping, Presiden RRC. Sama halnya dengan Li, Zhou Qiang pernah juga menjabat sebagai sekretaris pertama liga. Dan ia penerus langsung Li sebagai kepala liga.


Skandal Shaanxi yang melibatkan Ketua Mahkamah Agung Rakyat China ini tentu menjadi dilema kepartaian orang nomor satu dan kedua negeri Tirai Bambu itu. 


Di titik inilah elit rezim Xi Jinping dan Li Keqiang patut berkaca kepada pemerintah Indonesia. Pentas penegakan hukum dalam tarian kemerdekaan hukum satu periode ini adalah salah satu puncak dari rupa pelaksanaan politik negara. Tak peduli partai oposisi maupun partai koalisi rezim pemerintahan, walau belum sepenuhnya menjangkau puncak elit partai atau aktor kakap.


Demikian pula dalam penegakan Polugri. Beijing pikir uluran ADB bisa mengkooptasi pemerintah Indonesia. Mereka kecele, antara lain ketika pemerintah Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna, meski masih banyak pekerjaan besar Polugri lainnya yang harus tuntas.


Rapat proses pendaftaran perubahan nama laut ke PBB itu bahkan digelar di atas KRI Imam Bonjol, Juni 2016, menyusul beberapa kali insiden penembakan kapal berbendera Cina oleh otoritas RI.


Pelaksanaan politik negara menembus skat patron dan klien apapun dalam nadi ekonomi dan politik. Kedaulatan negara berpilar pada kedulatan rakyat di atas segalanya.


Dalam konteks penegakan hukum, padahal sistem pemerintahan monopartai di Cina tak serumit multipartai ekstrim seperti Indonesia. Artinya penegakan hukum dalam dimensi penegakan politik negara jauh lebih nyaman, leluasa dibanding Indonesia. Hanya nampak berhadapan dengan faksi internal partainya yang bersebrangan.


Mungkin hal itu pula jadi salahsatu jawaban kenapa hukuman mati masih berlaku bagi para koruptor di Cina.


Kemerdekaan aparat dalam penegakan hukum pada akhirnya akan selalu menjadi diktum yang sangat dirindukan di tengah pasar politik domestik dan pertarungan rezim global. Kemerdekaan aparat sebangun dengan #daulathukum dan hukum berdaulat.


Soal apakah godam hukum dan politik-hukum berayun pada pemenuhan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum atau ketiga-tiganya sekaligus: akan selalu berpulang pada alamat kita berbangsa dan bernegara.


Akhir kalam: skandal Shaanxi nampak akan terus memanas di Cina pada 2019 ini. Hakim tinggi dan barisan elit PKC jadi bidikan. Atau bisa jadi nasib Zhou Qiang, sang Ketua Mahkamah Agung, berakhir harakiri seperti Jenderal Zhang Yang.


Sang Jenderal gantung diri di rumahnya, akhir November 2017, setelah dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi. Atau boleh jadi seperti Fan Bingbing yang kabur berbulan-bulan.


Untuk koruptor di Indonesia, menyerah saja. Ikuti sistem whistleblower dan justice collaborator yang sudah ada. Ikut sistem ini jauh lebih terhormat. Daripada Anda harakiri? []


Catatan Digital Alfi Rahmadi: Wasekjen Gerakan Nasionalis Kebangsaan Rakyat Indonesia (GNKRI)

 

Berita Lainnya