Top Banner Space Available

KASN Pelajari Dugaan Maladministasi di Seleksi Kakanwil Kemenag Jatim

KASN Pelajari Dugaan Maladministasi di Seleksi Kakanwil Kemenag Jatim

WIKIBerita - Komisioner KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) Tasdik Kinanto menyebut bahwa pihaknya akan mempelajari semua laporan yang masuk ke KASN. Diantaranya adalah laporan dugaan maladminisitasi pada seleksi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kakanwil Kemenag Jatim) yang disampaikan Aliansi Rakyat Peduli Keadilan (ARPK).

“Besok akan saya infokan kepada Komisioner Bidang Pengaduan dulu untuk dipelajari,” kata Tasdik kepada media (10/1/2019)

Sebagaimana diketahui, saat ini Kemenag RI sedang menggelar seleksi untuk sejumlah jabatan di instansi tersebut. Diantaranya Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yaitu Inspektur Jendral, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diantaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Riau, Kakanwil Jawa Timur, Kakanwil Jawa Barat dan lainnya sebagaimana tertuang dalam pengumuman nomor 01/PANSEL/12/2018.

Seleksi yang digelar sejak pertengahan Desember tahun lalu  tersebut kini sudah masuk dalam tahap pelaksanaan seleksi kompotensi. Namun dari sejumlah proses yang dilakukan sebelumnya, seleksi diduga ada pelanggaran berupa mal administrasi yang terjadi di Jawa Timur. Dugaan mal administrasi ini disebut sudah dilaporkan ke Komisi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ada sejumlah syarat administrasi yang memang ditetapkan Kemenag untuk para pejabat yang ingin mengikuti seleksi ini. diantaranya memiliki penilaian prestasi kerja PNS dua tahun terakhir dengan nimlai minimal baik, serta tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 tahun terakhir dan lainnya.

Namun menurut Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Keadilan, M. Kamaluddin, di seleksi Calon Kakanwil Kemenag Jatim, salah satu peserta yang lolos seleksi administasi diduga pernah mendapatkan sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang pada Agustus 2016. Dalam surat Sekjen Kemenag Nur Syam nomor   B. II/3/PKP.1/10842 disebutkan bahwa H dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat selama setahun.

Nah, sebagaimana PP 53/2010 bahwa sanki penundaan pangkat ini termasuk kategori sedang, sehingga seharusnya yang bersangkutan tidak lolos seleksi adiministrasi. Begitupun dengan calon Irwil IV bernisial AN yg juga diduga tak memenuhi syarat administratif. []

 

Berita Lainnya