Top Banner Space Available

Pasar Inpres di Laga Pilpres

Pasar Inpres di Laga Pilpres

WIKIBeritaTahukah Anda bagaimana kisah dibalik lahirnya Pasar Inpres? Atau PD (Perusahaan Daerah) Pasar milik Pemda di tiap daerah.

Semua itu berawal dari Jakarta dekade 1970-an. Kala itu setiap ada pembangunan dan peremajaan pasar, pedagang lama pasti tergusur. Penguasanya korporasi swasta. Mereka menguasai dari modal sampai tetek bengek rantai perdagangan. 

Negara pulas. Memberi konsesi pengelolaan. Ongkang kaki terima setoran.  Pasar Rakyat di daerah dan  sumber ekonomi di dalamnya dikelola swasta atas komando rezim itu. 

Sebagai gerbang keluar-masuk arus barang nasional, Tanjung Priok menjadi poros penting. Bolduzer pembangunan Orde Baru melalui tangan swasta menguasai pasar-pasar tua di pesisir Jakarta ini.

Untuk menyambung hidup keluarga, para pedagang lama hanya dihadapkan pada dua pilihan. Menerima harga sewa kios yang tak terjangkau. Atau bersiap digusur.

Situasi ini bukan hanya dipahami, tapi juga sangat dirasakan oleh lelaki kelahiran Kresek-Tangerang, 11 Maret 1943. Ia hijrah ke Tanjung Priok sejak 1963 setelah menikah dengan ponakannya. Kemudian menetap permanen di Koja. 

Tak butuh waktu lama baginya untuk mengenali situasi Jakarta Utara kala itu. Khususnya yang dirasakan kaum pedagang. 

Sebab ia "berlabuh" di Tanjung Priok memang mengikuti banyak tetangga orangtuanya di Kresek yang merantau ke Jakarta Utara. Dan mereka pada umumnya juga sebagai pedagang.

Ketika tampil sebagai Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta 1977-1982, pria itu menggugat. Ia mengusulkan adanya dana pasar dibiayai Pemda DKI Jakarta. Kios-kios yang dibangun atau dipugar dapat dibeli oleh pedagang lama dengan cara diangsur. 

Gagasan itu juga tak lepas dari pemikirannya mengenai adanya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pertanian. Inpres ini telah diterapkan di sejumlah daerah.Tapi di Jakarta belum muncul karena sempitnya lahan. 

Keterikatan pasar dan pertanian begitu erat. Politisi  pengusul kebijakan dana pasar itu sadar betul akan dua sisi tersebut. 

Di pedesaan Banten tanah kelahirannya dan di Jawa Timur lokus studi dirinya di pesantren, merupakan daerah pertanian. Dan pasar tak ubahnya nadi ekonomi petani memasarkan hasil bumi.

Gagasan tersebut ia sampaikan secara langsung dalam pandangan Fraksi PPP pada Sidang DPRD. Sidang dihadiri Gubernur Ali Sadikin.Menariknya: usulan Ketua Fraksi PPP DKI Jakarta 1973-1977 itu diterima langsung oleh sang Gubernur. 

Fraksi lain tak kuasa menolaknya. Sebagian besarnya cemburu. Sebab usulan itu tidak dibicarakan di tingkat antar-fraksi terlebih dulu. Barangkali pria itu tahu kalau dibawa ke rapat antar-fraksi, gagasannya akan mentah.

Maklum, zaman itu fase menguatnya nepotisme. Pemodal swasta leluasa menggusur pedagang lama melalui tangan oknum aparat karena turut dilindungi partai penguasa. 

Kejutan gagasan Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta 1971-1973 ini tak berhenti di ibu kota. Bappenas mengadopsi kebijakan Dana Pasar tersebut untuk diterapkan se-nasional. 

Alhasil, pemerintah menerbitkan Inpres No. 8 Tahun 1981 Tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar. Ditetapkan pada 6 Mei 1981.

Jadi nama Pasar Inpres sesungguhnya berangkat dari terbitnya Inpres itu. Tapi masyarakat Indonesia sedikit yang tahu siapa penabuh gendangnya.

Jauh di mata dekat di hati. Demikian pepatahnya. Betapa tidak: ketokohannya sering sekali dibincangkan di masa Pilpres 2019. Dialah KH.Ma'ruf Amin (KMA), pimpinan DPRD DKI Jakarta jaman itu. Politisi kawakan, lebih dikenal sebagai kiai/ulama besar di tanah air. 

Kelak, perjuangan Kiai Ma'ruf meluas sebagai pengembang Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sulit disangkal, ia mengembangkannya juga berangkat antara lain dari penguasaan konglomerat terhadap konsumsi harian masyarakat. Dan itu merupakan satu mata tombak lahirnya konglomerasi selain tombak penguasaan sumberdaya alam ekstraktif.

Dalam kasus Inpres Dana Pasar jaman Orde Baru, sekilas turut membantu pedagang soal harga sewa.Tapi mereka hanya pedagang kecil. Sulit sekali beranjak ke skala menengah. Apalagi besar. 

Malah yang berskala besar makin kekar. Inilah praktik oligopoli, kartel dan menopoli. Pembangunan dan pemugaran pasar pun jadi modus melenggangkan gurita industri properti.

Pasar Inpres yang nota bane-nya pasar rakyat dibiarkan kumuh. Tahun demi tahun retail menggusur pasar rakyat.

Kini, Presiden Jokowi menebas oligarki yang diwarisi kekuatan lama itu. Tebasannya makin tajam ketika kini rezim itu hendak kembali.

Rezim lama alpha. Membangun dan memugar pasar tanpa perhatian akses ke pusat ekonomi tersebut. Pak Jokowi memburu infrastrukturnya. Kiai Ma'ruf mengurai dampaknya terhadap pemerataan pembangunan dan keadilan pendapat kelompok masyarakat melalui konsepi Arus Baru Ekonomi Umat. Dikenal Ma'rufnomics. 

Ma'rufnomics jauh dari isu murahan dalam kompetisi elektoral.Naif bila mengomentari Senitron Pasar Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ulah orang super kaya yang sering mempersolek diri sebagai santri demi meraup suara. 

Ma'rufnomic--meminjam sindiran Jokowi--sangat jauh dari gimmic orang super kaya yang tidak pernah ke pasar, kini mendadak masuk ke pasar dan tidak beli apa-apa. Lalu keluar pasar dan ngomong harganya mahal-mahal. 

Yang lebih menyedihkan: kepada pedagang dan pembeli di pasar, santri dadakan itu tidak menyinggung apapun bahwa penyebab fluktuasi harga merupakan foto copy konglomerasi dan penikmat rente rezim lama yang kini menyokongnya. 

Roh Ma'rufnomic: keadilan sosial dan gotongroyong. Di dalamnya sarat dengan kesetaraan dan kemitraan yang proporsional. Menguatkan ekonomi yang lemah tanpa merubuhkan ekonomi yang sudah kuat.

Ma'rufnomics mengerek ekonomi umat/kerakyatan untuk bangkit menjadi pilar utama perekonomian negara. Kebijakan Dana Pasar akhir dekade 1970-an yang ditabuh Kiai Ma'ruf hanya partikel dari arus besar lahirnya Ma'rufnomics.

Ketokohan Kiai Ma'ruf jauh melampaui dari miskinnya daya juang konglomerat yang baru tiga tahun menjabat Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) terhadap umat. Tak ada jejak kuat. Bahkan melampaui minusnya prestasi mantan menantu penguasa lama. Mirisnya, keduanya mengkooptasi umat pula. [] 

Penulis: Co Chairman Benteng Air 

 

Berita Lainnya