Top Banner Space Available

Penghapusan Pajak Barang Mewah

Penghapusan Pajak Barang Mewah

WIKIBerita - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bidang Kemaritiman berniat menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth. Kebijakan ini dinilai tidak populis.

1. Untungkan Kalangan Atas

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yusran Sofyan mengatakan yang diuntungkan dengan kebijakan ini adalah masyarakat kalangan atas. Dan tidak berdampak langsung pada kalangan masyarakat bawah.

"Kebijakan itu tentu tidak populis karena hanya menguntungkan masyarakat kalangan atas saja, sementara tidak berdampak pada masyarakat kalangan bawah," ungkapnya.

2. Subsidi Silang

Menurut dia, pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan bagi masyarakat menegah kebawah dengan mengeluarkan kebijakan yang bersentuhan dan dirasakan langsung masyarakat bukan malah memberi kemudahan kalangan orang kaya. 

Selain itu, klasifikasi orang yang memiliki barang mewah sangat sedikit dibandingkan presentase orang-orang menengah yang hanya mengantungkan hidup dari pekerjaan mereka.

"Seharusnya itu ada subdisi silang atau memberikan subsidi masyarakat menengah ke bawah. Pajak itu kan salah satu pemasukan negara, nah kalau itu dihapus tentu pendapatan negara berkurang," beber politisi Gerindra ini.

3. Negara Kehilangan Pemasukan

Yusran berharap agar pemerintah pusat tidak gegabah dalam menentukan arah kebijakannya mengingat masyarakat saat ini sudah cerdas melihat serta mengamati perkembangan terutama pada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. 

"Disisi lain menguntungkan kalangan tertetu, tapi disisi lainnya berdampak karena pemasukan negara hilang. Masyarakat kita sekarang sudah cerdas apalagi perkembangan zaman dengan teknoligi dan informasinya begitu cepat mudah diketahui publik," ujar Yusran. 

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan untuk menghapus Pajak PPnBM diantaranya apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth. Usulan tersebut terkait rencana pemerintah menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2006 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor dikenakan PPnBM.

Usulan dan implementasi perubahan PP tersebut rencananya dituangkan pada revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 130 tahun 2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor. []

 

Berita Lainnya