KUPANG - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan jika pemerintah pusat telah memberikan empat dukungan dan kebijakan untuk memulihkan ekonomi daerah.
Tinggal sekarang bagaimana stakeholder di daerah memastikan implementasinya untuk mempercepat pemulihan.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara utama secara virtual, dalam Musyawarah Daerah ke-XIV BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur dengan tema; 'Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi Covid-19', Rabu (24/3/2021).
"Sebenarnya, Pemerintah Pusat telah memberi empat dukungan dan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah. Yang pertama, memberikan relaksasi dari segi penyaluran Transfer Dana ke Daerah atau TKDD. Ini artinya dipastikan akan lebih cepat dan fleksibel. Sehingga seharusnya tidak ada keterlambatan dalam eksekusi yang dilakukan pemerintah daerah," tuturnya.
Kebijakan kedua yang dilakukan pemerintah pusat adalah memberikan fleksibilitas dari sisi penggunaan TKDD. Artinya, daerah boleh melakukan re-alokasi dan re-fokusing anggaran untuk digunakan dalam rangka penanganan Covid-19.
"Yang ketiga, pemerintah telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp 3,3 triliun untuk sektor pariwisata, terutama untuk yang sangat terdampak. Seperti hotel dan restoran dengan kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menyiapkan daerah tersebut kembali beroperasi normal pasca pandemi," terangnya.
Dan yang keempat, lanjut mantan ketua HIPMI Jatim itu, kesiapan dana atau anggaran untuk mendukung infrastruktur bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM)," terangnya.
Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, HIPMI bisa ikut terlibat memastikan UMKM di Jawa Timur mendapat akses dan manfaat dari kebijakan tersebut.
"Apalagi HIPMI sudah dipandang sebagai salah satu stakeholder dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi. Sehingga lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Februari kemarin mengundang HIPMI untuk terlibat dalam program pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menambahkan, saat Rapat Kerja Nasional HIPMI yang digelar tanggal 5 sampai 7 Maret, HIPMI sudah berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam pencapaian target peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021.
"Lalu bagaimana implementasinya untuk mempercepat? Kata kuncinya cuma satu. Sinergi. Semua stakeholder di Jatim harus bersatu dan sinergi. Termasuk pemerintah provinsi dan semua pemerintah kabupaten kota se Jatim," ungkapnya.
LaNyalla pun yakin Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, akan sangat membuka pintu untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder di Jawa Timur, termasuk HIPMI Jatim.
"Jadi, sekali lagi saya sampaikan HIPMI Jawa Timur harus bersinergi dengan Pemprov Jatim, agar dapat meng-akserelasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini. HIPMI harus pro aktif. Jangan menunggu dipanggil atau diajak sama Bu Gubernur, tapi datangi, singsingkan lengan untuk siap bersama-sama," tukasnya.
Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyampaikan harapannya agar Musyawarah Daerah ke 14 Hipmi melahirkan pemimpin hebat.
"Musda ke-14 Hipmi ini harus mampu menghadirkan pemimpin yang mampu meneruskan apa yang sudah dijalankan dan dicanangkan oleh kepengurusan sebelumnya. Sekaligus menghadapi tantangan yang lebih berat," katanya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, Hipmi yang didirikan pada 10 Juni 1972, telah melahirkan ribuan pengusaha. Bahkan beberapa di antaranya menjadi pejabat, baik di Lembaga Tinggi Negara, maupun di kementerian dan badan.
