INTAN JAYA - Baku tembak antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua kembali terjadi. Sabtu (6/3) seorang anggota KKB dilaporkan tewas.
Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah III Kolonel Czi Suriastawa menjelaskan, kontak tembak terjadi di Kampung Puyagia, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Seorang anggota KKB tertembak hingga tewas. "Yang tertembak dua orang, satu tewas dan satu orang KKB tertembak di kaki tapi melarikan diri," jelasnya. Kontak tembak terjadi pukul 11.30. Saat itu ada empat anggota KKB pimpinan Undinus Kogoya yang terlihat bergerak ke arah Kampung Pesiga. "Setelah dikejar, terjadi kontak tembak. Yang tewas belum diketahui identitasnya," terangnya.
Sementara itu, Operasi Nemangkawi untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata di Papua yang terus berjalan mendapat sorotan. Sebab, tanpa ada dialog dengan rakyat Papua, langkah itu justru akan membuat krisis kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia.
Aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua Yohanis Mambrasar menuturkan, pendekatan militer menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Indonesia. "Apakah orang Papua akan hidup damai dan sejahtera di dalam negara Indonesia," terangnya.
Menurut dia, pendekatan militer tanpa dialog justru memperluas perlawanan bersenjata di Papua. Pada 1963 hingga 1980, konflik terjadi di wilayah pesisir Papua. "Kini, setelah tahun 2000-an, konflik meluas dan menguat di wilayah pegunungan," jelasnya.
Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah III Kolonel Czi Suriastawa menjelaskan, kontak tembak terjadi di Kampung Puyagia, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Seorang anggota KKB tertembak hingga tewas. "Yang tertembak dua orang, satu tewas dan satu orang KKB tertembak di kaki tapi melarikan diri," jelasnya. Kontak tembak terjadi pukul 11.30. Saat itu ada empat anggota KKB pimpinan Undinus Kogoya yang terlihat bergerak ke arah Kampung Pesiga. "Setelah dikejar, terjadi kontak tembak. Yang tewas belum diketahui identitasnya," terangnya.
Sementara itu, Operasi Nemangkawi untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata di Papua yang terus berjalan mendapat sorotan. Sebab, tanpa ada dialog dengan rakyat Papua, langkah itu justru akan membuat krisis kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia.
Aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua Yohanis Mambrasar menuturkan, pendekatan militer menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Indonesia. "Apakah orang Papua akan hidup damai dan sejahtera di dalam negara Indonesia," terangnya.
Menurut dia, pendekatan militer tanpa dialog justru memperluas perlawanan bersenjata di Papua. Pada 1963 hingga 1980, konflik terjadi di wilayah pesisir Papua. "Kini, setelah tahun 2000-an, konflik meluas dan menguat di wilayah pegunungan," jelasnya.
