Agar lebih maksimal, LaNyalla berharap pemerintah melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas SDM desa.
Pemutakhiran data desa dilakukan agar data-data mikro bisa terbuka. Nantinya, semua kebijakan pembangunan di desa sudah berbasis data, tidak lagi berbasis kemauan.
"Saat ini, desa berbasis data yang akurat memang masih lemah. Bahkan terkadang pendataan berulang-ulang dilakukan untuk setiap garapan. Ini menjadi PR yang harus diselesaikan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa," tutur LaNyalla, Kamis (22/4/2021).
Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, untuk dapat memiliki kemampuan pendataan yang baik, tentu dibutuhkan arahan dan bimbingan teknis dari pemerintah, atau Kemendes.
"Bimbingan teknis harus dilakukan. Sebab, sumber daya manusia pemerintah desa harus mampu melakukan pendataan berbasis digital dengan siklus update yang logis. Sehingga pembaharuan data nantinya akan minim kesalahan," ujarnya.
Tidak itu saja, Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini pun mengingatkan jika SDM di desa terbatas.
"Sumber daya manusia di pemerintah desa masih terbatas. Oleh sebab itu, perlu pendampingan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada," kata Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.
Jika data Desa sudah bagus dan selalu terupdate, secara agregatif, Pemerintah Daerah bisa lakukan intervensi APBD dengan tepat untuk pewujudan Desa Sejahtera, Makmur dan sebagainya.
