Tidak itu saja, LaNyalla juga memberikan solusi penambahan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk KONI daerah masing-masing.
Seperti dilaporkan Ketua Umum KONI Pusat, beberapa pemerintah provinsi memang tidak menganggarkan secara cukup untuk KONI Daerah, karena pada saat penyusunan R-APBD 2021, beberapa pemerintah provinsi masih berasumsi PON XX Papua akan ditunda lagi akibat pandemi Covid-19 yang belum mereda.
"Salah satu upaya yang saya tawarkan adalah Pemerintah Provinsi, dengan mengacu ke PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD, kiranya Saudara Gubernur dapat menempuh upaya yang lazim disebut sebagai Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD, dengan memperhatikan kaidah serta norma keuangan dan hukum," urainya.
"Oleh karena itu, dalam Rakor hari ini, saya sengaja mengundang dari Kemendagri dan Jamdatun untuk membantu Gubernur dalam memastikan bahwa dukungan anggaran melalui skema Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD bukanlah kesalahan atau kekeliruan," tambah LaNyalla.
Solusi tersebut disampaikan LaNyalla saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan PON XX dan Peparnas XVI Papua, di Gedung Nusantara V, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (1/4/2021).
Kegiatan ini melibatkan Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Pimpinan dan Anggota Komite III DPD RI, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sejumlah Gubernur, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Ketua Umum KONI Pusat, Ketua PB PON XX Papua, Ketua Umum KONI Provinsi se Indonesia.
Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan, persiapan dan dukungan anggaran bagi KONI daerah sangat penting. Terlebih untuk biaya pemberangkatan, akomodasi, tranportasi lokal dan pemulangan kontingen dari beberapa Provinsi yang cukup jauh dari Papua. Hal itu memerlukan dukungan anggaran yang tidak kecil.
"Apalagi ada beberapa venue yang hanya bisa ditempuh melalui jalur udara dan laut sehingga harus menjadi perhatian. Konsekuensinya, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk transportasi," jelasnya.
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu berharap PON XX Papua dan Peparnas ke-16 Papua harus sukses, terselenggara dengan berkualitas. Dan menjadi ajang seleksi atlet untuk event di tingkat berikutnya. Baik di Sea Games maupun Asian Games.
Usai dibuka Ketua DPD RI, rakor dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni. Dalam rakor tersebut, Kejaksaan Agung, melalui Jamdatun akan menyurati semua Kajati se Indonesia untuk memberikan dukungan pendapat hukum kepada para gubernur dalam melakukan perubahan dan atau pergeseran anggaran.
