Dalam sambutannya Menkopolhukam mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Virtual yang dilaksanakan ini adalah memiliki nilai strategis dalam rangka Sinergitas Keamanan dan Penegakan Hukum di masing-masing Provinsi dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Mudi Hari Raya Idul Fitri 1442 H mengingat saat ini Indonesia masih berada di tengah-tengah Pandemi Covid-19.
"Rapat ini merupakan hal yang penting karena kita akan segera memasuki Bulan Ramadhan dan masih dalam situasi Pandemi Covid-19," jelas Menkopolhukam.
Selanjutnya Pemerintah juga menyampaikan bahwa keadaan yang sudah mulai membaik dari pendemi Covid-19 perlu dijaga dengan mengeluarkan keputusan yang tepat terkait dengan pembatasan-pembatasan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.
"Dengan keadaan yang mulai membaik, pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik agar kondisi ini jangan sampai dirusak oleh kegiatan-kegiatan yang menghambat pemerintah dalam memerangi Pandemi Covid-19," tambah Menkopolhukam.
Selain itu, ditambahkan bahwa bersama Kementerian Agama, Pemerintah sudah mengambil langkah untuk mengatur tata cara beribadah di wilayah masing-masing dan sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
"Pengawasan tersebut juga harus dipedomani oleh Pejabat daerah untuk mengawasi pergerakan masyarakat sehingga tidak keluar dari peraturan dan Protokol Kesehatan. Disamping itu kita juga harus selalu tanggap dan memperhatikan dinamika politik dalam negeri seperti isu politik dalam ceramah agama selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri, politisasi aksi terorisme dan politisasi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran tahun 2021," tutup Menkopolhukam.
Selanjutnya Pemerintah juga menyampaikan bahwa keadaan yang sudah mulai membaik dari pendemi Covid-19 perlu dijaga dengan mengeluarkan keputusan yang tepat terkait dengan pembatasan-pembatasan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.
"Dengan keadaan yang mulai membaik, pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik agar kondisi ini jangan sampai dirusak oleh kegiatan-kegiatan yang menghambat pemerintah dalam memerangi Pandemi Covid-19," tambah Menkopolhukam.
Selain itu, ditambahkan bahwa bersama Kementerian Agama, Pemerintah sudah mengambil langkah untuk mengatur tata cara beribadah di wilayah masing-masing dan sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
"Pengawasan tersebut juga harus dipedomani oleh Pejabat daerah untuk mengawasi pergerakan masyarakat sehingga tidak keluar dari peraturan dan Protokol Kesehatan. Disamping itu kita juga harus selalu tanggap dan memperhatikan dinamika politik dalam negeri seperti isu politik dalam ceramah agama selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri, politisasi aksi terorisme dan politisasi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran tahun 2021," tutup Menkopolhukam.
Sementara itu, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menambahkan bahwa akan mengeluarkan surat edaran dari Kementerian Agama dalam menjalankan Ibadah sejalan dengan hukum agama dan aturan Pemerintah.
"Untuk membantu Pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19, kami dari Kementerian Agama akan mengeluarkan surat edaran beserta himbauan dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan agar tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang sudah diberlakukan oleh Pemerintah," jelas Menteri Agama.
