Kegiatan ini dihadiri seluruh Ketua dan Sekretaris Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila di Jatim.
LaNyalla, yang juga menjabat Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, mendorong seluruh MPC untuk memenuhi persyaratan jumlah keanggotaan yang mencapai 150 anggota di setiap PAC.
"Saya memberikan waktu maksimal Februari 2022 harus sudah memenuhi persyaratan tersebut. Karena, Minggu ke 4 Februari nanti akan ada pendidikan dan pelatihan Kader Utama," tegasnya.
Dijelaskan LaNyalla, persyaratan 150 anggota di setiap PAC juga ditujukan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan kepada semua anggota Pemuda Pancasila di seluruh Jatim.
"Saya memiliki harapan besar terhadap Pemuda Pancasila Jawa Timur. Untuk itu saya meminta kesanggupan seluruh PAC untuk memenuhi persyaratan itu maksimal tiga bulan kedepan," tegasnya.
LaNyalla juga mengingatkan MPC untuk membentuk lembaga atau badan yang sudah diatur oleh peraturan organisasi. Yaitu Lembaga Komando Inti (Koti), Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, Badan Pelaksana Kaderisasi, Badan Pengelola Kartu Anggota, Badan Pengusaha Pemuda Pancasila, Badan Buruh dan Pekerja serta Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana Pemuda Pancasila.
"Selain itu, semua Ketua dan Sekretaris MPC harus membantu dan mendorong pembentukan dan pendirian Srikandi dan SAPMA Pemuda Pancasila," tandas LaNyalla.
Ketua Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Wilayah Jawa Bali dan NTB MPN Pemuda Pancasila, Sarimaya, juga mengingatkan pentingnya penguatan keanggotaan karena kebijakan itu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
"Padahal keanggotaan ini juga untuk pemberdayaan, supaya kami bisa memberikan kesejahteraan kepada anggota," kata Sarimaya.
Sedangkan Ketua Bidang Kaderisasi MPN Pemuda Pancasila, Yahya Habib, menegaskan tentang pentingnya digitalisasi data keanggotaan guna mempermudah pendataan dan koordinasi.
"Selain itu, agar keanggotaan kita tidak disalahgunakan organisasi lain," ujar Yahya.
Disisi lain, Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim, Dyah Agus Muslim, mengungkapkan bahwa persyaratan 150 anggota di setiap PAC adalah kewajiban yang harus dijalankan karena sudah dijelaskan dalam AD ART organisasi Pemuda Pancasila.
Hal ini sebagai upaya Pemuda Pancasila untuk melakukan pendidikan dan pemberdayaan secara massif kepada masyarakat sekitar.
Terkait pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anggota, Dyah Agus Muslim mengungkapkan bahwa selama ini Pemuda Pancasila miliki badan yang bertugas untuk membantu anggota dalam peningkatan usaha yang dijalankan, yaitu Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Badan ini nantinya yang bertugas untuk melakukan pendampingan usaha semua anggotanya.
"Hal ini seiring dengan keinginan Pemuda Pancasila untuk melakukan penguatan pada Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Harapannya, dengan adanya badan tersebut maka ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam dunia usaha yang dikembangkan anggota Pemuda Pancasila, baik yang bersifat UMKM maupun usaha yang berkaitan dengan pemerintah," katanya.
"Selain itu, hampir semua anggota Pemuda Pancasila di level kabupaten hingga provinsi memiliki peran di Kadin, jadi ini akan menjadi sarana membantu proses kegiatan dan kesejahteraan anggota," pungkasnya.
