Adapun tuntutan tersebut, antara lain, menolak kenaikan harga BBM, copot Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Komisaris Pertamina, copot Kapolri, Kapolda, Kapolrestabes, dan stop tindakan represif terhadap aktivis.
Selain itu, juga menuntut mengusut tuntas mafia migas, tunda mega proyek, dan kendalikan harga pangan.
Perwakilan HMI Cabang Timur, Fauzul Adhim menilai kenaikan harga BBM menimbulkan problematika yang sangat besar.
Padahal, kata dia, bangsa Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang menyerang semua sektor, baik dari sektor ekonomi, politik, bahkan pendidikan yang berdampak pada kabudayaan hingga menyebabkan kemerosotan.
"Problem seperti ini sudah sangat banyak menimbulkan kerugian-kerugian besar terutama di masyarakat kalangan bawah," ucap Fauzul, Jumat, 9 September 2022.
Sebab itu, dia menuturkan saat ini banyak masyarakat yang menderita akibat kebijakan yang yang di keluarkan oleh pemerintah yang tidak memikirkan dampak yang dirasakan masyarakat.
"Kami dari Cipayung Plus Kota Makassar meminta kepada orang yang bertanggung jawab atas kebijakan ini agar memperbaiki dan merubah kebijakan," tuturnya.
Menurutnya, kenaikan BBM terkesan sangat terburu-buru, sehingga merugikan masyarakat Indonesia. Sebab, kenaikan berimplikasi terhadap berbagai sektor.
"Kebijakan BBM tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara, karena ini terkait kesejahteraan rakyat," katanya.
Sementara Kabid Aksi GMKI Makassar, Untung Sarangnga, menyebut pemerintah harus menurunkan kembali harga BBM seperti sebelumnya.
"Pemerintah harus mengembalikan harga BBM sebelum dinaikkan," tukasnya.
