KEPRI - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kepulauan Riau menilai tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo sudah menyita perhatian bangsa.
Tak hanya soal kematian, kabar-kabar bau tak sedap terkait jaringan bisnis hitamnya yang melibatkan "Kaisar Sambo" dengan jaringan bisnis haramnya juga disorot rakyat Indonesia.
Aliansi menilai berdasarkan laporan Tempo, setidaknya hampir 100 polisi terlibat dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J.
"Keterlibatan hampir ratusan anggota Polri yang turut memback-up kejahatan pembunuhan berencana mantan Kadiv Propam tersebut menunjukkan bahwa institusi Polri sedang tidak baik-baik saja, selain itu munculnya sketsa/bagan struktur pengatur permainan gelap yang berseliweran di jagad dunia maya, mulai dengan Kaisar Sambo dengan judi onlie, narkoba, tambang ilegal hingga Konsorsium 303 yang diduga menyeret para petinggi Polri bersama para pengusaha" kata Randi Kabid PTKP HMI Kepulauan Riau.
Hal ini artinya, kata Randi Kapolri telah gagal dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya,
"Selain itu dapat dinilai sebagai upaya pembiaran terhadap aksi nakal para pembantunya. Sebab serasa tidak mungkin anggota bertindak tanpa sepengetahuan Atasan.
Sehingga atas dasar itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Kader HMI Kepulauan Riau menyatakan Sikap :
1. Meminta Presiden Joko Widodo Untuk segera melakukan Reformasi Institusi Polri secara Total.
2. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo untuk segera menyelamatkan Institusi Polri sebagai Amanat Reformasi dari Kegagalan Kapolri dalam melakukan Pembinaan terhadap anggota nya.
3. Meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah terukur dalam membongkar sindikat judi online/darat, narkoba dan diagram Konsorsium 303 yang melibatkan para petinggi Polri, Apabila benar ada keterkaitan anggota Polri dalam skandal tersebut.
Maka dari itu kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena di anggap telah gagal dalam melaksanakan tugas nya," tutupnya.