![](http://2.bp.blogspot.com/-P25ucYayVZA/YDMyuknSTXI/AAAAAAAABG0/ij1iKUUgV0se9Bhq4f_jmmzgKvkni6sRQCK4BGAYYCw/s1600-rw/vaksin-aman.jpeg)
JAKARTA - Puluhan massa berunjukrasa ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jakarta, Jum'at (25/08/2023) pagi. Lembaga negara yang bertugas mengawasi pemilu tersebut diminta untuk membatalkan keputusan penetapan komisioner Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Massa yang mengatasnamakan Koalisi Kawal Pemilu Tanpa Sara tersebut menilai proses seleksi komisioner Bawaslu diduga syarat kepentingan dan intervensi dari salah satu partai politik peserta Pemilu 2024. Selain itu hasil keputusan komisioner yang terpilih dinilai SARA karena hanya meloloskan komisioner dari 1 agama saja.
"Komisioner (Bawaslu) TapTeng atas nama Romy Pasaribu diduga adalah titipan salah satu partai. Karena memiliki kedekatan dengan MP politisi PDIP yang digadang – gadang akan maju pada Pilkada Tapteng tahun 2024 yang akan datang" ucap Robi, koordinator aksi.
"Kenapa komisioner Bawaslu Tapteng yang terpilih tidak mengakomodir calon komisioner beragama Islam? Apakah tidak ada calon komisioner yang lebih berkompeten beragama Islam" tambah Robi.
Koordinator lapangan Adi menambahkan bahwa salah satu komisioner Bawaslu Tapteng terpilih atas nama Setia Wati Simanjuntak pada pemilu 2019 yang lalu mendapatkan peringatan keras dari DKPP.
"Bagaimana mungkin orang yang pernah diputus mendapatkan peringatan keras masih diloloskan menjadi komisioner Bawaslu di kabupaten TapTeng" tegas Adi.
Untuk itu massa Koalisi Kawal Pemilu Tanpa Sara menuntut Bawaslu RI untuk membatalkan keputusan penetapan Komisioner Bawaslu TapTeng dan memilih komisioner yang kompeten, independen, tidak cacat rekam jejaknya dan mengakomodir semua agama.